Partai Gelora

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Sulsel

2020 – Sekarang

Sumber: sulsel.idntimes

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua Bidang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sulsel

Sumber: sulsel.idntimes

Partai Keadilan

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Takalar

1998

Sumber: sulsel.idntimes

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAPIS Kabupaten Takalar

Dosen – Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah)

2013

Sumber: sulsel.identimes

PT Madzcom Internasional

Komisaris Utama

2006-2012

Sumber: tribunnewswiki

CV Agrobisnis Utama

Direktur

2006

Sumber: tribunnewswiki

CV Irma Pratama

Direktur

2003-2004

Sumber: tribunnewswiki

PT Kalbe Farma Tbk

2000-2002

Sumber: tribunnewswiki

PT Belawa Istana Surya

1999

Sumber: tribunnewswiki

Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan IPB

Ketua

1996-1997

Sumber: alumniipbpedia.id

Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (Ismapeti)

Pengurus

1995-1997

Sumber: alumniipbpedia.id

Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia (BPKRMI) Sulawesi Selatan

Dewan Penasehat

Sumber: alumniipbpedia.id

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Pengurus Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: alumniipbpedia.id

Persatuan Ummat Islam Sulawesi Selatan

Wakil Ketua DPW

2007-2012

Sumber: Tribunnewswiki

Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia Sulawesi Selatan

Ketua Umum DPW

2007-2017

Sumber: Tribunnewswiki

Hingga penelusuran ini dilakukan, Syamsari Kitta telah dua kali diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel terkait kasus korupsi Penyimpangan Penetapan Harga Jual Tambang Pasir Laut tahun 2020 di Galesong, Kabupaten Takalar (masing-masing pada Mei 2023 dan Agustus 2023). Pemanggilan terakhir terhadap Syamsari Kitta dilakukan guna melengkapi berkas Faisal Sahing (Sekretaris DPRD Kabupaten Takalar) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus yang sama, nama Syamsari Kitta sebelumnya juga sempat disebut oleh terdakwa bernama Gazali Mahmud di persidangan. Ia dituding turut memiliki andil dalam kasus ini.

Sumber: rakyatsulsel

Februari 2023, Syamsari Kitta dilaporkan ke KPK oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Aktivis Mahasiswa Takalar (Samata). Laporan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Internasional (RSI) di Galesong Utara dan proyek peningkatan jalan beton di sejumlah ruas Takalar. Diberitakan bahwa proyek tersebut dibiayai dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2022 senilai Rp250 miliar.

Sumber: rakyatsulsel

Januari 2020, Syamsari Kitta dipanggil oleh Ditreskrimum Polda Sulsel untuk memberi keterangan (klarifikasi) terkait suatu kasus penipuan di Kabupaten Takalar. Pemanggilan ini merupakan buntut keterangan salah seorang terlapor yang menyebut nama Syamsari Kitta terkait penerimaan uang soal janji jabatan.

Sumber: beritanews

Berdasarkan data BPS, meski tidak secara drastis, kepemimpinan Syamsari Kitta dianggap berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Takalar. Pada tahun pertama Ia menjabat (2017), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Takalar tercatat sebesar 26.990 jiwa, dan pada tahun terakhir Ia menjabat (2022), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Takalar tercatat sebesar 24.750 jiwa. Tren positif juga terlihat pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar, di mana pada tahun 2017 berada di angka 65.48 dan pada tahun 2021 berada di angka 67,72. Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar justru menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tercatat sebesar 7,37%, sementara tahun 2021, turun menjadi 5,05%. Titik terendah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar selama dipimpin Syamsari Kitta terjadi pada tahun 2020 (-0,61%), diberitakan sebagai yang terparah di seluruh daerah Sulsel.

Sumber: sulsel.identimes, takalarkab.bps.go.id

2019, Syamsari Kitta dituding telah melakukan pelanggaran berat terhadap administrasi pemerintahan akibat keputusannya mendemosi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil) Kabupaten Takalar, Farida, menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Takalar. Dalam Surat Kemendagri RI bernomor 820/8444/Dukcapil tertanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Zudan Arif Fakrulloh, Syamsari Kitta diberi kesempatan untuk membatalkan keputusan yang disebut melanggar sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Syamsari Kitta akhirnya membatalkan keputusan demosi tersebut.

Sumber: Tribunnewswiki

Januari 2023, Syamsari Kita dilaporkan oleh dua LSM (LSM Lembaga Bangun Desa Indonesia (Lambusi) dan LSM Gerakan Rakyat Menagih Janji (Gergaji)) ke Polres Takalar dengan tuduhan telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Tuduhan ini terkait pengangkatan Pimpinan Baznas Takalar yang dianggap tidak sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Baznas RI.

Sumber: tvonenews

Indonesia Visionary Leader 2019 kategori The Best in Promoting Productive Agriculture

Sumber: sulsel.idntimes

Bupati Inovatif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018

Sumber: suaralidik