JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai, aparat penegak hukum mesti menindaklanjuti dugaan transaksi janggal untuk kampanye Pemilu 2024. Aparat, kata Titi, jangan terpaku dengan Undang-Undang Pemilu untuk memproses kasus tersebut. Menurutnya, Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bisa digunakan karena keterbatasan aturan UU Pemilu yang hanya mengatur aliran dana kampanye pada masa kampanye. Sementara, aktivitas kampanye sudah dilakukan partai politik jauh sebelum masa kampanye dimulai. “Jika tidak memungkinkan untuk dilakukan menggunakan instrumen hukum pemilu, maka prosesnya bisa diupayakan melalui penegakan hukum menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang,” kata Titi kepada Kompas.com, Senin (18/12/2023).
Titi mendorong kerja responsif, terukur, dan akuntabel dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum (APH) terkait temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan transaksi janggal tersebut. Bawaslu, menurut dia, perlu responsif melakukan verifikasi dan validasi sebagai pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan manipulasi laporan dana kampanye. “Serta pelanggaran dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang seharusnya dilakukan peserta pemilu ataupun caleg melalui rekening khusus dana kampanye (RKDK),” tambah Titi
Ia menjelaskan, UU Pemilu sudah mengatur jika terbukti tidak dilakukan pelaporan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, maka hal itu merupakan tindak pidana pemilu. Apalagi, jelas Titi, dana kampanye adalah hal yang sangat krusial sebagai tolak ukur komitmen peserta pemilu terkait transparansi, akuntabilitas dan prinsip antikorupsi. “Jadi, daripada kita terus-terusan membentuk lembaga atau institusi baru, namun tetap saja kerjanya tidak efektif, lebih baik menagih komitmen efektivitas kerja dari lembaga-lembaga yang sudah ada, yang notabene dilengkapi dengan personel dan dukungan anggaran dari negara yang jumlahnya tidak sedikit,” pungkas dia
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta APH dan Bawaslu mendalami dugaan transaksi mencurigakan untuk membiayai kampanye Pemilu 2024. “Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap pada publik itu uang apa,” ujar Mahfud dalam keterangan video di Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/12/2023). Menurutnya, pencucian uang biasanya dilakukan dengan menitipkan pada rekening sejumlah pihak. Mahfud ingin APH dan Bawaslu bergerak cepat untuk memanggil pemilik rekening yang dicurigai menerima aliran dana mencurigakan untuk kepentingan Pemilu 2024.
Transaksi janggal Diketahui Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan ada transaksi janggal yang diduga untuk membiayai kampanye Pemilu 2024 yang bersumber dari tambang ilegal dan aktivitas kejagatan lingkungan lainnya. Transaksi mencurigakan itu terungkap akibat aktivitas janggal pada rekening khusus dana kampanye (RKDK). Ivan menyampaikan, seharusnya transaksi melalui RKDK selama masa kampanye marak karena digunakan buat keperluan elektoral. Akan tetapi, saat ini justru transaksi pada RKDK cenderung datar. Saat ini, Ivan mengaku sudah memberikan laporan itu pada APH. Di sisi lain, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga mengaku telah mendapatkan laporan tersebut. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan melakukan pendalaman laporan PPATK dan menyampaikan hasilnya pada publik pekan depan. Sementara, Komisioner KPU Idham Holik menyebutkan laporan PPATK juga menyebutkan ada transaksi janggal yang keluar dan masuk dari rekening bendahara partai politik (parpol). Meski begitu ia tak mengetahui secara detail ke mana aliran uang mencurigakan itu karena laporan PPATK hanya menyampaikan secara umum