Undang-Undang Partai Politik Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik diperbolehkan mencantumkan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi politiknya, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.[42] Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), PDI-P menganut Pancasila. Megawati secara khusus mengklarifikasi bahwa Pancasila yang dimaksud adalah versi 1 Juni 1945.[5] Pada bulan September 2023, Sekretaris Jenderal partai Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDI-P adalah partai "kiri" yang progresif, bukan partai komunis atau sosialis.[13] Pandangan orang luar mengenai orientasi politik partai bervariasi. Akademikus dan pengamat dalam negeri mengklasifikasikan PDI-P sebagai partai nasionalis[11] dan sekuler,[14][43] namun para akademisi internasional memandang PDI-P sebagai partai nasionalis-sekuler,[8][9][44][45] liberal-sosial[7] atau populis.[9][12][46] Selain itu, di dalam PDI-P ada faksi penganut Marhaenisme, yakni pemahaman sosialis dari Soekarno.[15]